Dikriminasi Pendidikan

Ini adalah sebuah kisah tentang 'diskriminasi pendidikan' di sebuah kota antah berantah. Aku mendengar kisah ini beberapa waktu yang lalu. Kisah perbedaan perlakuan dari dinas pendidikan terhadap sekolah swasta dan sekolah negeri. Terus terang saja, saat mendengar kisah itu aku ikut merasa prihatin, mengapa sampai sekarang diskriminasi pendidikan masih ada. Bedanya, jika seringkali yang mendapat perlakuan istimewa adalah sekolah-sekolah swasta yang menuntut biaya mahal, namun dalam kisah yang aku dengar kali ini adalah sebaliknya.

Oke, daripada berteka-teki lebih lama, aku akan langsung cerita saja. Jadi, di sebuah kota antah berantah ada sebuah sekolah swasta yang relatif baru, karena baru tahun ini akan meluluskan muridnya yang kini duduk di kelas 6 SD. Sekolah swasta (SD) itu didirikan dengan semangat untuk memberikan kesempatan pada murid-muridnya mengembangkan kemampuannya sebaik mungkin. Selain itu, SD itu juga mengusung semangat cinta pada alam dan lingkungan.

Untuk setiap kelas, ada 2 orang guru yang bertugas mendampingi murid-muridnya belajar. Walau jumlah murid di setiap kelas tidak banyak, tetap ada 2 guru di setiap kelas. Memang, secara keseluruhan jumlah murid pada SD swasta itu tak banyak. Itu berarti, tak banyak pemasukan yang diterima oleh SD Swasta itu untuk membiayai operasional sekolah dan juga menggaji guru-gurunya. Saat aku mendengar berapa jumlah gaji yang diterima oleh masing-masing guru di SD swasta itu, aku nyaris tak percaya! Gaji mereka sangat kecil, tapi mereka tetap mendampingi dan mengajar murid-muridnya sepenuh hati.

Guru-guru pada SD swasta itu selalu bersemangat mendorong murid-muridnya untuk mengikuti berbagai ajang lomba. Mereka pun tak segan meluangkan waktu untuk memberikan pembinaan dan pembekalan bagi setiap murid yang akan mengikuti lomba. Mereka melakukan itu, tanpa menuntut imbalan sama sekali. Semua dilakukan demi kemajuan murid-murid dan juga sekolah mereka. Keseriusan guru-guru itu membuahkan hasil yang menggembirakan, karena murid-murid SD swasta itu telah berulang kali berhasil merebut kejuaraan di berbagai ajang lomba.

Ironisnya, dinas pendidikan pada kota antah berantah itu seolah menutup mata atas semua keberhasilan yang telah dicapai SD swasta itu. Pernah dalam suatu upacara hari besar nasional, diumumkan tentang prestasi murid-murid dari berbagai sekolah di kota antah berantah itu. Sayangnya, yang diumumkan pada upacara hari besar itu hanyalah prestasi dari murid-murid sekolah negeri saja, sementara prestasi dari murid-murid SD swasta itu tak disebutkan sama sekali.

Pernah suatu kali murid SD swasta itu berkesempatan mewakili kota antah berantah itu mengikuti lomba tingkat provinsi. Namun, dinas pendidikan tak memberikan bantuan sama sekali untuk pengiriman peserta di ajang lomba tingkat provinsi itu. Akhirnya, orang tua murid yang mau ikut lomba dan guru-guru di SD swasta itu pun patungan untuk bisa memberangkatkan muridnya mewakili kota mereka bertanding tingkat provinsi. Menyedihkan sekali....

Yang aku sayangkan, mengapa untuk urusan pendidikan harus ada diskriminasi. Memang, sejauh ini hanya lomba yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah saja yang diakui dan dihitung bobotnya untuk point saat memasuki jenjang pendidikan yang tinggi. Mungkin dasar pemikirannya adalah karena lomba yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dinilai lebih berkualitas. Oke, aku menerima pandangan dan tidak menyalahkan pandangan itu sama sekali. Tapi, kita tetap tak bisa menutup mata jika ada lomba yang tidak diselenggarakan oleh instansi pemerintah namun tak kalah berkualitas dari lomba yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Mau contoh? Salah satunya adalah Olimpiade Sains Kuark (OSK). Siapa yang berani menyangkal kualitas seorang Johanes Surya yang ada di balik gelaran OSK itu? Siapa yang tidak tahu bahwa tangan dingin Johanes Surya telah berulang kali membawa nama harum Negara Indonesia di ajang Olimpiade Fisika tingkat dunia? Tapi, apakah murid yang berprestasi dalam OSK 'dihargai' setinggi murid yang berprestasi pada olimpiade yang digelar instansi pemerintah? Ternyata tidak! Point yang diterima oleh juara OSK lebih rendah dari juara Olimpiade yang digelar oleh instansi pemerintah.

Selain itu, tak semua lomba yang diikuti murid diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Ada banyak jenis lomba yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Bagiku, yang terpenting adalah kesempatan bagi anak-anak untuk menggali potensi dirinya dan mengembangkan diri sebaik mungkin. Tak perlu terlalu ribet memandang siapa penyelenggara pendidikan atau siapa penyelenggara lomba. Bukankah seharusnya anak-anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bisa mengembangkan potensi dirinya, agar mereka kelak mereka dapat memberikan yang terbaik dari diri mereka sesuai kemampuan masing-masing.

Jika sekarang saja, prestasi murid SD swasta 'tidak diakui' oleh dinas pendidikan bisa jadi murid-murid itu lantas jadi patah semangat untuk meraih prestasi sebaik-baiknya. Dimanapun anak menimba ilmu atau menguji kemampuan diri lewat ajang lomba, tanpa melihat siapa lembaga penyelenggaranya, harusnya mereka mendapat support yang sama besarnya. Harusnya mereka diakui atas prestasi yang telah mereka peroleh melalui perjuangan. Biarkan mereka belajar dan berproses... tanpa perlu ribet soal hal-hal yang tak penting lainnya.

Itu menurutku..., bagaimana menurutmu?