Gayus dan Pajak

Indonesia heboh, karena Gayus telah melarikan diri ke Singapura. Pihak Imigrasi tak mau disalahkan karena memang tak ada perintah pencekalan terhadap Gayus sejak dini. Kasus markus pajak telah membuat Gayus Tambunan menjadi buah bibir beberapa hari ini. Masyarakat tercengang dengan berita Gayus yang luar biasa. Sebagai PNS yang tergolong baru dengan Golongan/Ruang III/a dan gaji 12,1 juta rupiah, ternyata dia mampu memiliki aset rumah mewah di sejumlah tempat dan tabungan milyaran rupiah  Benar-benar fantastis..

Berbagai reaksi muncul. Sebagian besar masyarakat menjadi geram dan marah, karena selama ini berbagai hal kegiatan masyarakat telah dikenakan pajak, termasuk membeli makanan ! Masyarakat tidak akan mempermasalahkan pemberlakuan pajak, asalkan pajak itu benar-benar digunakan untuk pembangunan dan kepentingan masyakarat luas. Namun jika pajak itu ternyata dipergunakan memperkaya para pegawai pajak, dapat dimaklumi jika akhirnya muncul rasa kecewa dan sakit hati di hati masyarakat. Mereka merasa dibohongi dan diperalat.

Padahal selama ini pemerintah sedang gencar-gencarnya menyuarakan manfaat pajak dalam pembangunan. Berbagai propaganda dan slogan-slogan disampaikan kepada masyarakat seperti :  "Orang bijak taat pajak", "Lunasi pajaknya, awasi penggunaannya" dan yang paling populer adalah "Apa kata dunia ?"

Belum lagi dengan gencarnya himbauan agar setiap pegawai, termasuk PNS , membuat NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Maksudnya tentu saja agar setiap wajib pajak membayar pajak dan melaporkan pajak secara rutin. Bahkan para pensiunan pun sekarang dituntut untuk mempunyai NPWP juga, yang tentu saja dalam pengurusannya merepotkan mengingat keterbatasan fisik mereka pada saat ini. Ironisnya, disaat jumlah pemilik NPWP meningkat drastis, ternyata blangko laporan pajak tahunan (SPT) harus diambil sendiri ke kantor pajak. Padahal tahun-tahun sebelumnya blangko SPT dikirimkan ke alamat masing-masing.

Sayangnya setelah semua propaganda dan program-program itu diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat,  masyarakat justru dihadapkan pada fakta yang mengecewakan. Mengapa sampai seorang staf biasa seperti Gayus dapat berbuat seperti itu ? Mengapa bisa uang pajak disalahgunakan seperti itu ? Mengapa bisa sampai sebanyak itu uang yang berhasil dimanfaatkan oleh Gayus ? Mengapa... dan mengapa...? Sejuta pertanyaan pun memenuhi benak masyarakat.

Akibatnya, masyarakat kini mulai mempertanyakan kinerja para petugas pajak. Rasanya kepercayaan masyarakat akan kegunaan membayar pajak sudah menurun drastis. Terbukti dengan munculnya gerakan di facebook ajakan untuk memboikot bayar pajak dengan tajuk : 'Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung BOIKOT BAYAR PAJAK untuk KEADILAN'. Kasus markus pajak Rp 25 miliar yang menyeret nama Gayus itu benar-benar membuat grup ini semakin banyak pendukungnya.

Kalau sudah begini..., pemerintah harus berusaha lebih keras untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat akan manfaat membayar pajak. Dan, kasus Gayus ini membuatku berpikir "Apa kata dunia ?"